BERITA

Monitoring Program/Kegiatan Bidang Kehutanan Oleh Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Malang

3 September 2021, telah sebulan penuh Bpk Dr. Ir. Jumadi, M.MT. memimpin Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dan pada hari Jumat yang baik ini beliau berkesempatan bertemu langsung dengan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, khususnya Komisi B. Agenda utama pertemuan ini dalam rangka monitoring program/kegiatan bidang kehutanan terkait produksi dan produktifitas masyarakat desa hutan pada masa pandemi covid-19 di Jawa Timur. Pertemuan yang dipimpin oleh Bpk. H. Mahdi, S.E., S.H. (Fraksi PPP) di Aula Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Malang, Pakisaji berjalan dengan penuh antusias yang dihadiri oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur beserta jajarannya dan Perhutani KPH Malang.

Wakil Ketua Komisi B selaku pimpinan rapat memberi kesempatan kepada Kepala Dinas Kehutanan untuk memaparkan program dan kegiatan khususnya dalam upaya pencapaian pertumbuhan perekonomian di Jawa Timur serta strategi peningkatan produktifitas hasil hutan baik dari sektor kayu maupun Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), khususnya di masa pandemi covid-19 yang tidak kunjung berakhir. Bpk. Dr. H.M. Noer Soetjipto, S.P., S.E., M.M. (Fraksi Gerindra) memberikan apresiasi kepada Pemerintah terkait Program Perhutanan Sosial (PS) yang telah berjalan beberapa tahun kebelakang, namun perlu dipersiapkan adanya ancaman konflik di masa yang akan datang mengingat masa berlaku ijin pemanfaatan kawasan hutan untuk perhutanan sosial selama 35 Tahun. Dikhawatirkan akan timbul dampak negatif jika ijin tersebut telah mengalami perpindahan generasi secara turun -temurun atau diwariskan. Selain itu melihat perkembangan tanaman porang saat ini yang telah menjadi gold commodity, perlu perhatian terhadap masyarakat sekitar hutan untuk turut dalam pengembangannya.

Pendampingan perhutanan sosial yang saat ini lebih difokuskan di daerah menjadi harapan besar bagi masyarakat sekitar hutan dalam peningkatan produktifitasnya. Hal ini disampaikan oleh Ibu Erma Susanti, S.E., M.Si. (Fraksi PDIP), mengingat PDRB dari sektor kehutanan di Provinsi Jawa Timur masih dalam angka yang sangat kecil. Belum lagi adanya refocusing anggaran untuk alokasi penanganan covid-19, sehingga diperlukan strategi khusus untuk percepatan pemulihan perekonomian masyarakat. Dinas Kehutanan diharapkan memiliki percepatan dalam hal ini.

Bpk Dr. Ir. Daniel Rohi., M.Eng., Sc. mengemukakan bahwa salah satu langkah dalam upaya pemulihan perekonomian untuk masyarakat sekitar hutan dapat dengan cara pengembangan desa wisata hutan. Pengembangan wisata di tingkat desa sekitar hutan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan faktor pemulihan ekonomi tanpa meninggalkan konservasi hutan. Sebagai perwakilan Fraksi PDIP dengan DAPIL Malang, beliau akan melakukan komunikasi lebih lanjut ditingkat tapak serta bersinergi dengan CDK Wilayah Malang untuk aksi-aksi konkret kemudian. Dr. Daniel juga menekankan perlunya peningkatan anggaran Dinas Kehutanan untuk lebih menjangkau masyarakat secara luas serta lebih banyak program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan untuk percepatan pemulihan perekonomian dan kelestarian hutan.

Komunikasi antara eksekutif dan legislatif di tingkat daerah diharapkan dapat dibangun secara baik tanpa adanya ketersinggungan. Dalam artian segala hal yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dapat bersinergi dan saling memberikan informasi kepada para pihak. Itu poin utama yang disampaikan oleh Bpk Rohani Siswanto, S.E. (Fraksi Gerindra) untuk menjadi perhatian Dinas Kehutanan dalam pelaksanaan program dan kegiatannya. Terakhir Bpk H. Erjik Bintoro, S.H., M.H. (Fraksi Kebangkitan Bangsa) memberikan pesan agar program dan kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dapat menjangkau daerah-daerah yang memiliki Kawasan hutan secara menyeluruh. Jika belum dapat dilakukan tahun ini, tetap harus diagendakan untuk tahun-tahun selanjutnya.

Aspirasi Masyarakat

Berikan Suara Anda